Ternate – Pemerintah Kota Ternate terus mematangkan langkah percepatan operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan pemerintah daerah saat ini fokus melakukan identifikasi berbagai kebutuhan dasar koperasi agar program tersebut segera berjalan optimal di seluruh wilayah Kota Ternate.

Hal itu disampaikan Rizal usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (21/5/2026).

Menurut Rizal, percepatan pembentukan KKMP harus dilakukan secara serius karena program tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

“Pemerintah ingin koperasi Merah Putih ini cepat berjalan dan manfaatnya benar-benar terasa di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 8 April 2026 tentang sinergi pendanaan pusat dan daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyediaan fasilitas koperasi mulai dari gerai pelayanan, pergudangan hingga fasilitas pendukung lainnya.

Di Kota Ternate sendiri terdapat 78 kelurahan yang seluruhnya ditargetkan memiliki fasilitas KKMP secara bertahap.

Namun dalam proses pelaksanaannya, pemerintah menemukan sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait koperasi yang belum memiliki lahan untuk pembangunan fasilitas.

Meski demikian, Rizal menegaskan seluruh tahapan percepatan tetap harus mengacu pada regulasi pemerintah pusat agar proses pembangunan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

“Setelah identifikasi dan verifikasi faktual dilakukan, pemerintah wajib merespons setiap informasi di lapangan melalui rapat koordinasi agar langkah penyelesaian bisa dilakukan secara cepat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap percepatan KKMP tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur TNI yang saat ini telah membantu pembangunan di sejumlah lokasi.

Hingga saat ini, tercatat delapan titik pembangunan menggunakan aset milik Pemerintah Kota Ternate, satu lokasi menggunakan aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan satu lainnya memanfaatkan aset kementerian.

Selain itu, beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Untuk memperkuat koordinasi, Rizal mengaku pekan depan akan meminta Bappelitbangda Kota Ternate bersama BPKD Kota Ternate menggelar rapat koordinasi di tingkat kecamatan guna membahas berbagai kendala teknis yang ditemukan selama proses percepatan berlangsung.

“Terkait sumber anggaran, pemerintah daerah diberikan ruang menggunakan APBD untuk menunjang percepatan sesuai surat Kemendagri. Tetapi saat ini proses pembangunan masih menggunakan dukungan APBN,” jelasnya.

Rizal menambahkan, penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat nantinya juga akan dibahas melalui koordinasi antarpemerintah daerah karena program KKMP merupakan kebijakan nasional yang harus didukung bersama.

“Ini adalah kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat. Karena itu seluruh pemerintah daerah harus saling bekerja sama agar program ini bisa berjalan maksimal,” tutupnya.(Fahmi/TI)