DPRD Halut: Ternate Layak Jadi Acuan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DAERAH
Ternate – Keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mulai mendapat perhatian serius dari daerah lain di Maluku Utara. Salah satunya datang dari DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang secara khusus mengunjungi kantor BP2RD Kota Ternate, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi antarlembaga. DPRD Halut datang dengan satu tujuan penting, yakni mempelajari secara langsung strategi dan inovasi yang diterapkan BP2RD Ternate hingga mampu mencatatkan tren peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Halut, Oni Pulo, mengakui BP2RD Kota Ternate telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi. Menurutnya, capaian yang diraih tidak terlepas dari kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola potensi pajak daerah secara efektif dan terukur.
“Kami melihat BP2RD Kota Ternate memiliki sistem dan strategi yang baik dalam mengelola pendapatan daerah. Ini yang membuat kami tertarik datang untuk belajar dan berdiskusi langsung,” ujar Oni.
Ia menjelaskan, Kabupaten Halmahera Utara saat ini tengah memperkuat kelembagaan pendapatan daerah melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Karena itu, pengalaman BP2RD Ternate dianggap sangat relevan sebagai referensi dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan yang lebih modern dan efektif.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, BP2RD Ternate memaparkan berbagai langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pendapatan daerah, serta membangun pelayanan yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.
Bagi DPRD Halut, keberhasilan BP2RD Ternate tidak hanya terlihat dari angka-angka penerimaan daerah, tetapi juga dari konsistensi lembaga tersebut dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak.
“Yang kami lihat bukan hanya capaian pendapatannya, tetapi bagaimana BP2RD membangun sistem kerja yang mampu menghasilkan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,” kata Oni.
Menurutnya, tidak berlebihan jika Kota Ternate kini menjadi salah satu daerah yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyambut baik kunjungan DPRD Halut tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai wajib pajak.
“Kami merasa terhormat karena BP2RD Ternate dijadikan salah satu tempat berbagi pengalaman. Pada prinsipnya, kami terbuka untuk saling bertukar informasi demi kemajuan daerah-daerah di Maluku Utara,” ujar Mochtar.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Halmahera Utara dalam memperkuat kapasitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di sektor perpajakan dan retribusi.
Kunjungan DPRD Halut ini menjadi bukti bahwa kinerja BP2RD Kota Ternate kini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga mulai menjadi referensi bagi daerah lain yang tengah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin besar, keberhasilan mengelola pendapatan daerah menjadi modal penting bagi daerah untuk bergerak lebih maju dan mandiri. (Fahmi/Ti)