Kemenkeu Rilis Kinerja PAD Maluku Utara, Ternate Masuk Daerah Teratas
DAERAH
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Maluku Utara. Data tersebut merupakan APBD murni dengan realisasi APBD hingga Mei 2026 dan data diterima melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 06 Mei 2026.
Dari data tersebut, Ternate tercatat menjadi salah satu daerah dengan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbaik pada awal tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan data realisasi APBD, PAD Ternate telah mencapai 28,24 persen. Capaian itu menempatkan Ternate di posisi kedua tertinggi di Maluku Utara setelah Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatat realisasi PAD sebesar 38,81 persen.
Realisasi PAD Ternate juga tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain seperti Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Selain capaian PAD, kinerja pendapatan Ternate juga terlihat pada sektor pajak daerah yang telah terealisasi sebesar 32,79 persen. Sementara retribusi daerah mencapai 17,48 persen.
Yang paling menonjol yakni pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari target Rp3,57 miliar, realisasi yang dicapai Pemerintah Kota Ternate telah mencapai Rp3,98 miliar atau setara 111,73 persen.
Capaian tersebut menjadikan Ternate sebagai satu-satunya daerah di Maluku Utara yang berhasil melampaui target pada komponen tersebut.
Secara umum, struktur pendapatan daerah Ternate dinilai relatif stabil dibanding sejumlah daerah lain. Hal itu terlihat dari capaian beberapa indikator utama pendapatan daerah yang bergerak positif secara bersamaan.
Sementara itu, sejumlah daerah lain di Maluku Utara masih mencatat realisasi PAD rendah pada periode pelaporan berjalan. Bahkan terdapat daerah yang beberapa komponen PAD-nya masih berada pada angka nol persen.
Data realisasi APBD tersebut menunjukkan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya sektor pajak dan pengelolaan kekayaan daerah, masih menjadi salah satu penopang utama kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate pada tahun anggaran ini.