Ternate – Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah (DPW Perbamida) resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) yang mempertemukan empat wilayah besar, yakni Maluku Utara, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Bertindak sebagai tuan rumah, Kota Ternate di bawah naungan DPW Perbamida Maluku Utara sukses menyelenggarakan musyawarah yang berlangsung di Lantai 2 Hotel Bela pada Kamis-Jumat (14-15/5/2026).

Muswil yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Seminar bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan BPR/S Milik Daerah untuk Mengangkat Perekonomian Daerah” ini menghasilkan keputusan penting. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, peserta sepakat mengangkat Ibu Sutarmini, SE., MM. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbamida untuk wilayah Maluku Utara, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara masa bakti 2026-2031.

Selain memilih ketua, musyawarah juga melantik jajaran Wakil Ketua, Sekretaris, serta Bendahara sebagai bagian dari struktur kepengurusan. Adapun kelengkapan pengurus lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat mendatang untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif.

Dalam sambutan pertamanya usai pelantikan, Ibu Sutarmini menyampaikan harapan besarnya agar Perbamida dapat berkolaborasi secara erat dengan pemerintah daerah. “Kita harus pahami bersama, BPR itu milik Pemerintah Daerah. Karena itu sinergi dengan eksekutif daerah bukan sekadar opsi, tapi keharusan,” tegasnya dalam wawancara eksklusif di sela-sela acara.

Beliau juga mengungkapkan apresiasi atas respons positif dari Wali Kota Ternate yang hadir meninjau kegiatan. “Pak Wali Kota merespon sangat baik. Beliau sependapat bahwa kolaborasi dan peningkatan mutu pelayanan adalah kunci keberhasilan BPR. Kami berharap beliau juga dapat menyuarakan hal ini ke forum Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia) sehingga setiap kepala daerah memiliki visi yang sama tentang pentingnya BPR sebagai lokomotif ekonomi daerah.”

Di sisi lain, Ibu Sutarmini tidak menutup mata terhadap tantangan zaman. Menurutnya, digitalisasi menjadi ujian terbesar bagi BPR saat ini. “Kita harus memastikan sistem digital itu aman. Jangan sampai kebobolan di BPR. Keamanan data dan transaksi nasabah adalah harga mati,” ujarnya mengingatkan.

Seminar hari pertama ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang hangat, membahas regulasi, tata kelola risiko, dan percepatan transformasi digital. Sebagai penutup, Ibu Sutarmini mengajak seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu membawa BPR milik daerah menjadi sehat, modern, dan tetap berpihak pada rakyat kecil .(Fahmi/Ti