Penulis: Dr. Asrul Gailea, SE., MM

Ada banyak cara seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya. Namun jarang yang melakukannya dengan cara yang benar-benar menyentuh mereka yang paling jarang tersentuh. Di tengah keterbatasan fiskal dan kenaikan harga minyak dunia yang memukul hampir semua pos anggaran daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos justru memilih menambah jumlah penerima manfaat program umroh gratis dari 72 menjadi 80 orang. Keputusan ini mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi di lapangan ia adalah pernyataan politik yang tegas: bahwa imam masjid dan guru ngaji di pelosok negeri adalah prioritas, bukan pelengkap.

Dari 100 ke 80: Efisiensi yang Berpihak

Rencana awal sebenarnya adalah memberangkatkan 100 orang. Namun kenaikan harga minyak dunia memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran yang tidak ringan. Alih-alih memangkas kuota secara drastis seperti yang dilakukan sejumlah daerah lain, Pemprov Maluku Utara memilih jalan tengah: durasi ibadah di Arab Saudi disesuaikan menjadi 4 hari di Madinah dan 4 hari di Mekkah, uang saku dijaga pada kisaran Rp1 juta, dan paspor tetap digratiskan. Wagub Sarbin Sehe secara terbuka menjelaskan bahwa Pemprov hanya menanggung akomodasi serta transportasi dari Ternate menuju Jakarta hingga Arab Saudi, sementara biaya dari kabupaten/kota menuju Ternate ditanggung secara mandiri oleh jemaah.

Logika efisiensi ini memang tidak nyaman diucapkan, tetapi hasilnya nyata: 80 tokoh agama dari 10 kabupaten/kota berangkat pada 7 September 2026, menjalani perjalanan 10 hari hingga 17 September. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen adalah para kiyai dan imam kampung — mereka yang setiap hari memimpin shalat di masjid-masjid kecil, mengajar ngaji di surau-surau sederhana, dan selama bertahun-tahun tidak pernah terpikir akan menginjakkan kaki di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Inilah wujud keberpihakan yang sesungguhnya.

Seleksi Ketat, Tanpa Intervensi

Program ini tidak dirancang untuk memenuhi kepentingan pejabat. Seleksi dilakukan oleh tim Kesra Provinsi Maluku Utara berdasarkan usulan dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di masing-masing daerah. Tidak ada intervensi dari pejabat dalam menentukan siapa yang berangkat. Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin dari Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Halmahera Selatan, mengaku selama ini hanya mendengar janji manis keberangkatan umrah. “Memang selama ini sudah ada ingin-ingin, tapi ya belum dipanggil. Alhamdulillah lewat program Ibu Gubernur Sherly dan Pak Wagub Sarbin, kami berkesempatan ke Tanah Suci,” ujarnya.

Di antara para peserta, ada juga yang dipercaya membawa misi spiritual: doa keselamatan negeri dan doa untuk Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dipanjatkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram — dua masjid paling suci bagi umat Islam. Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah ikhtiar yang menggabungkan dimensi spiritual dengan tanggung jawab kepemimpinan, bahwa keselamatan sebuah negeri tidak hanya dibangun oleh kebijakan, tetapi juga oleh doa dari mereka yang paling dekat dengan umat.

Merombak Tata Kelola yang Lama

Yang jarang disorot dari program ini adalah keberanian merombak model tata kelola umroh yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Selama bertahun-tahun, program umroh pemerintah daerah cenderung bersifat elitis — dinikmati oleh kalangan yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Sherly Tjoanda memutuskan untuk mengubah itu. Ia tidak hanya mengubah daftar penerima manfaat, tetapi juga membangun sistem yang lebih terbuka: seleksi oleh tim Kesra, usulan dari BKM, dan penegasan bahwa tidak ada intervensi dari pejabat. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.

Keberhasilan program ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara yang mengawal seluruh proses, mulai dari seleksi hingga pelepasan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, Zaber Wahid, turut hadir dalam pelepasan tersebut, menandakan bahwa program ini berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Penutup

Di saat banyak kepala daerah sibuk membangun citra melalui program yang terlihat megah tetapi tidak menyentuh akar, Sherly Tjoanda memilih jalan yang lebih sunyi tetapi lebih bermakna. Memberangkatkan 80 imam kampung ke Tanah Suci bukanlah pencapaian yang akan viral di media sosial. Tetapi bagi Rusdi Salim dan ratusan imam lain di pelosok Maluku Utara, program ini adalah bukti bahwa negara hadir — bukan dalam bentuk janji, tetapi dalam bentuk tiket pesawat, paspor, dan doa yang dipanjatkan di hadapan Ka’bah. Keberpihakan sejati tidak selalu bersuara lantang. Kadang, ia hanya berbisik dalam doa seorang imam kampung yang akhirnya bisa menatap Masjidil Haram.