Ternate – Beredarnya informasi mengenai dugaan pengalihan sisa pekerjaan pembangunan perkuatan tebing sungai alur baru pascabanjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, mendapat tanggapan dari Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara. Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, menegaskan bahwa

Continue ReadingLPI Maluku Utara: Isu Pengalihan Proyek Perkuatan Tebing di Rua Tidak Benar

Maluku Utara – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, secara resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (5/8/2026). Acara yang berlangsung di hadapan jajaran pejabat tinggi negara dan kepala

Continue ReadingMenteri Zulkifli Hasan Klarifikasi Isu Penutupan Warung, Tegaskan Kopdes Merah Putih untuk Lindungi UMKM

Maluku Utara – Pemerintah resmi mengukuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus menciptakan ekosistem lapangan kerja produktif di pedesaan. Hal ini menjadi kesimpulan utama dalam Seminar Nasional yang digelar di Maluku Utara, Rabu

Continue ReadingKoperasi Merah Putih: Senjata Baru Pemerintah Perangi Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja di Desa

Jakarta – Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum kembali menguat menyusul dugaan konspirasi tambang ilegal di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung

Continue ReadingDugaan Konspirasi Tambang Ilegal di Haltim, GPM Desak KPK dan Kejagung Periksa Sekda

Ternate – Sebanyak 91,3 persen nelayan skala kecil di Maluku Utara mengaku kerap mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sementara 63,7 persen terpaksa membeli BBM melalui pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional melaut dan

Continue ReadingKrisis BBM Subsidi Nelayan Maluku Utara: 91,3 Persen Alami Kelangkaan, KPBP Dorong Perbaikan Tata Kelola

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas PT Smart Marsindo. Organisasi tersebut bahkan menyatakan menolak rencana operasi perusahaan di Kabupaten Halmahera Timur sebelum komitmen pembangunan Sekolah Menengah Atas

Continue ReadingGPM Tolak Operasi PT Smart Marsindo di Haltim

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum di Kabupaten Halmahera Timur. Selain meminta penegak hukum mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal,

Continue ReadingBukti Rekaman dan Cek Miliaran Diserahkan, GPM Dorong KPK Panggil Sekda Haltim soal Dugaan Suap IUP

  Jakarta — Polemik seputar proses penyusunan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Feni Haltim (FHT) menuai perhatian serius dari Lembaga Kajian dan Advokasi Pertambangan Indonesia (eLKAPI). Organisasi pengawas sektor pertambangan ini menilai persoalan yang berkembang bukan sekadar soal

Continue ReadingSorotan eLKAPI: AMDAL PT Feni Haltim dan Urgensi Partisipasi Publik yang Bermakna

Jakarta – Polda Metro Jaya masih membuka ruang untuk mendalami kematian Sutrimo, pria yang ditemukan meninggal dunia di pelataran Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kepolisian akan

Continue ReadingKematian Sutrimo Belum Berujung Laporan, Polisi Buka Ruang Pendalaman, Keluarga Pilih Ikhlas

Ternate – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara resmi menggelar tahap awal penilaian maladministrasi tahun 2026, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkeadilan. Kegiatan yang berlangsung pada hari

Continue ReadingOmbudsman Maluku Utara Intensifkan Pengawasan Pelayanan Publik, 10 Kabupaten/Kota Masuk Zona Penilaian Maladministrasi 2026