Maluku Utara – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, secara resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (5/8/2026). Acara yang berlangsung di hadapan jajaran pejabat tinggi negara dan kepala daerah ini menjadi ajang klarifikasi penting terkait isu negatif yang beredar luas di media sosial.

Di tengah gelombang pemberitaan dan unggahan viral di platform seperti TikTok dan Twitter yang menyebutkan bahwa koperasi desa akan menutup warung-warung kecil milik warga, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Ini harus kita luruskan. Beredar kabar bahwa koperasi yang berdekatan dengan warung masyarakat akan segera ditutup. Saya tegaskan, itu tidak benar adanya,” ujar Zulkifli di hadapan para peserta seminar. Justru, lanjutnya, pemerintah hadir untuk membela para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro di desa agar tidak tergerus oleh persaingan global.

Lebih lanjut, Zulkifli mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami filosofi perjuangan Presiden Prabowo Subianto secara utuh. Ia menekankan bahwa program-program seperti KDMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan strategi pembangunan nasional.

“Pak Prabowo itu ‘plafon’-nya (visinya) sama dengan kita. Kita harus memahami filosofi perjuangannya secara utuh. Kalau kita memahami sepotong-sepotong, pasti kita akan mengarahkan ‘Kopdes kok begini, MBG kok gini’. Padahal ini satu kesatuan yang saling berkaitan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Mengingat Indonesia telah memasuki usia 29 tahun Reformasi, Zulkifli juga mengingatkan ancaman nyata dari era pasar bebas. “Lama-lama arah kita ke pasar bebas. Di sana, yang kuat yang menang. Karena itu, kita harus memperkuat pondasi ekonomi dari desa melalui koperasi ini,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyatakan bahwa keberhasilan program KDMP membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Ia menyebut dukungan dari Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil sangat vital untuk memastikan program ini berjalan efektif.

seminar yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, Anggota DPR RI Verrell Bramasta, serta jajaran Forkopimda Maluku Utara. Hadir pula para Bupati/Walikota, akademisi, pimpinan perusahaan, asosiasi desa dari berbagai daerah di Indonesia, pendamping desa, serta para kepala desa dan mantan kepala desa se-Maluku Utara.(Fahmi/TI)