Ternate –Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama UNICEF menggelar rapat koordinasi awal untuk menyusun program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF periode 2026–2030, khusus bagi provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah fokus baru. Pertemuan berlangsung di Ballroom Hotel Bella, Ternate, Rabu (20/5/2026).

Rapat dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Utara, Fachrudin Tukoboya, yang mewakili Gubernur. Dalam arahannya, ia menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan UNICEF menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, yang menginstruksikan perlunya sinkronisasi awal program kemitraan RI–UNICEF untuk periode 2026–2030 di provinsi-provinsi fokus baru. Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus dalam kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030.

Hadir dalam rakor sejumlah perangkat daerah terkait, yakni Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum (terutama tim WASH), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ruang lingkup program yang dibahas mencakup gizi dan kesehatan, pendidikan, aksi iklim dan lingkungan hidup, air bersih dan sanitasi (WASH), perlindungan anak, serta kebijakan dan perlindungan sosial.

Menurut dokumen resmi, program ini dirancang untuk mendukung target pembangunan SDM Indonesia yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemahaman bersama dan sinergi antara pemda dan UNICEF dinilai sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Dalam wawancara eksklusif usai rapat, Hengky Widjaja, PhD, selaku Chief Field Office UNICEF untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan koordinasi teknis awal setelah sebelumnya dilakukan tahap peluncuran (launching) di Jakarta pada April lalu yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara.

“Kami sekarang full up dengan kunjungan langsung ke Ternate untuk membahas langsung dengan pemerintah daerah tentang program kerja sama meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di Maluku Utara, terutama untuk pemenuhan hak-hak serta kesejahteraan anak,” ujar Hengky.

Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor akan dipimpin oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara karena memiliki kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran lintas sektor. UNICEF akan bermitra di level provinsi dan kabupaten/kota tertentu, dengan syarat adanya kesepakatan formal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hengky memaparkan sejumlah target spesifik selama lima tahun ke depan. Di sektor kesehatan, misalnya, masih terdapat empat kabupaten di Maluku Utara yang belum bebas malaria.

“Padahal target pemerintah pusat, pada 2030 seluruh wilayah Indonesia harus bebas malaria. Maluku Utara sudah menyandang status provinsi bebas malaria sejak 2020 meski dengan catatan. Kami harap menjelang 2030, kabupaten/kota yang masih belum bisa mengejar ketertinggalan, karena ruang waktunya masih sekitar empat tahun,” jelasnya.

Selain malaria, UNICEF juga akan mendorong peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap yang masih tertinggal di Maluku Utara. Menurut Hengky, dengan adanya komitmen bersama antara UNICEF, pemerintah daerah, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, ketertinggalan tersebut dapat diatasi.

“Kerja sama ini berlangsung selama lima tahun. Targetnya spesifik tergantung program yang dijalankan, namun intinya adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak di sektor-sektor dasar,” pungkas Hengky.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan UNICEF berharap dapat membangun kesepahaman yang kokoh dalam menentukan arah kebijakan serta intervensi program selama lima tahun ke depan, sesuai dengan kebutuhan riil dan tantangan pembangunan di daerah kepulauan tersebut. (Fahmi/TI)