Halmahera Selatan – Konflik lahan antara masyarakat Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan perusahaan tambang Harita Group semakin memanas dan kini menjadi perhatian publik nasional. Warga menilai perusahaan lebih mengutamakan kepentingan industri dibanding hak masyarakat yang selama ini hidup dari tanah dan kebun mereka sendiri.

Aksi protes warga di kawasan bandara perusahaan menjadi bukti bahwa persoalan tersebut belum selesai. Masyarakat membentangkan spanduk dan menyuarakan tuntutan agar sengketa lahan segera diselesaikan secara adil. Mereka menegaskan bahwa tanah yang disengketakan merupakan sumber kehidupan keluarga yang telah dikelola turun-temurun.

Warga mengaku kecewa karena investasi yang seharusnya membawa kesejahteraan justru dinilai memunculkan konflik sosial. Kehadiran industri tambang di Pulau Obi dianggap semakin mempersempit ruang hidup masyarakat lokal.

Situasi ini memicu desakan agar Presiden Republik Indonesia turun tangan langsung mengevaluasi aktivitas Harita Group di Obi. Bahkan muncul tuntutan agar izin perusahaan dicabut apabila terbukti mengabaikan hak masyarakat dan memicu konflik agraria berkepanjangan.

Bagi masyarakat Obi, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan perusahaan besar. Negara diminta hadir melindungi hak masyarakat, bukan hanya menjaga investasi.(Fahmi/TI)