Pemprov Malut Gaungkan Toleransi Aktif di Tengah Peresmian Gereja Santo Ignatius
DAERAH
Halmahera Utara – Semangat kebinekaan kembali terpancar dari ujung timur Indonesia. Pada Senin (13/7/2026), Dr. Asrul Gaile, SE.MM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Maluku Utara, secara resmi menghadiri peresmian Gedung Gereja Katolik Santo Ignatius yang berlokasi di Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara. Acara sakral tersebut tidak sekadar menjadi momen ibadah, melainkan juga panggung nyata bagi penguatan kohesi sosial di daerah yang kaya akan heterogenitas budaya dan agama.
Peresmian yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Uskup Amboina, jajaran Keuskupan Ambon, unsur Pemerintah Daerah Halmahera Utara, para pastor, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari berbagai latar belakang. Kehadiran lintas elemen ini menjadi bukti bahwa rumah ibadah bukan milik satu golongan, melainkan aset bersama yang menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.
Dalam sambutannya, Dr. Asrul Gaile menekankan bahwa toleransi di Maluku Utara bukanlah konsep pasif yang hanya berhenti pada sikap saling menghormati, melainkan telah menjelma menjadi toleransi aktif—yakni tindakan nyata dalam saling menolong, bergotong royong, dan hadir dalam suka duka antarumat beragama. Kini saatnya seluruh elemen bangsa menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun peradaban yang lebih adil dan bermartabat.
“Kehadiran pemerintah di sini adalah bentuk komitmen kami untuk terus mendorong kerukunan. Gereja ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol bahwa kita bisa bersaudara di atas tanah yang sama. Mari kita rawat kebersamaan ini dengan saling menguatkan, karena pembangunan daerah hanya akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam kedamaian,” ujar Asrul dengan penuh penekanan.
Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Agama RI, yang terus mengampanyekan moderasi beragama di seluruh wilayah Indonesia. Maluku Utara, dengan semboyan kearifan lokal Morimoi Ngone Foturu (kita bersatu) dan Hibua Lamo, dinilai berhasil menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam aksi nyata di tingkat akar rumput.
Uskup Amboina dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran dan dukungan penuh dari Pemprov Maluku Utara. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan di wilayah ini patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang masih bergulat dengan isu intoleransi. “Kami sangat berterima kasih karena pembangunan gereja ini berjalan lancar berkat dukungan semua pihak, termasuk pemerintah dan tetangga kami yang beragama Islam. Inilah wajah asli Indonesia,” tuturnya.
Para tokoh masyarakat yang turut hadir juga menyoroti bahwa peresmian ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali jaringan sosial yang sempat kendur akibat pandemi dan dinamika politik lokal. Mereka berharap agar kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terus dijaga melalui program-program berbasis pemberdayaan bersama, seperti bantuan sosial lintas agama, kegiatan pemuda antarkelompok, serta peringatan hari besar keagamaan yang melibatkan semua elemen.
Dengan adanya gedung gereja yang baru ini, masyarakat Desa Biang dan sekitarnya kini memiliki fasilitas ibadah yang layak dan representatif. Namun, yang lebih penting dari itu, peresmian tersebut telah menorehkan pesan moral yang kuat: bahwa kerukunan adalah fondasi utama bangsa, dan Maluku Utara menjadi salah satu garda terdepan dalam membuktikan bahwa Indonesia mampu bersatu dalam perbedaan.(Fahmi/TI)