Pemutakhiran Data dan Layanan Primer, Pusat Veteran Bacadnas Gelar Workshop di Ternate
DAERAH
Ternate – Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menyelenggarakan Workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 di Meeting Room Gamalama Hotel Bella, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (16/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut berlangsung dalam suasana kondusif dan tertib.
Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachkgi, S.H., M.H., dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, perwakilan TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta pemangku kepentingan terkait. Turut hadir Staf Ahli Bidang Hukum Pemprov Maluku Utara Fachruddin Tukuboya, S.T., M.M. mewakili Gubernur; Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E.; Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si.; perwakilan Danlanal Ternate; Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi; Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadi Rachman, S.H.; perwakilan Kapolres Ternate; dan Kepala PT Taspen Cabang Ternate Okta Jap Wiryawan.
Dalam arahannya, Brigjen TNI Asep Tardiana Wahckgi menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola administrasi kepahlawanan. Ia menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak veteran tidak dapat dilepaskan dari akurasi data dan prosedur yang standar, sehingga setiap langkah dalam pendataan, verifikasi, hingga pengusulan veteran harus dilakukan secara cermat dan taat pada peraturan perundang-undangan.
Mengusung tema “Bersatu dalam Layanan, Kuat dalam Kepastian,” ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan jenjang kewilayahan—mulai dari Kodim, Korem, Kodam, hingga tingkat pusat—untuk menjamin tidak ada warga negara yang memenuhi kualifikasi kehilangan pengakuan sebagai Veteran Republik Indonesia.
Lebih dari sekadar forum teknis, workshop ini juga dimanfaatkan sebagai ajang verifikasi dan sinkronisasi data veteran antara daerah dan pusat. Dengan basis data yang mutakhir dan terpadu, diharapkan distribusi hak-hak veteran—termasuk tunjangan, santunan, dan jaminan kesehatan -dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para veteran, sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.(Red)