Ternate – Pemerintah Kota Ternate mencatatkan pencapaian positif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hingga periode berjalan tahun 2026, realisasi penerimaan BPHTB secara resmi melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan menembus angka di atas 100 persen.

Berdasarkan laporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate pada Rabu (22/7/2026),target penerimaan BPHTB tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp6,8 miliar berhasil dilampaui dengan raihan realisasi lebih dari Rp7 miliar. Capaian ini menandakan adanya tren positif kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam mendorong capaian tersebut. Menurutnya, kepatuhan masyarakat pada sektor BPHTB menjadi indikator penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran terus meningkat. Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta masyarakat yang telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam pembangunan,” ujar Wali Kota.

Selain kepada masyarakat, Wali Kota juga memberikan penghargaan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, khususnya tim BP2RD, atas inovasi dan kerja keras dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara petugas pajak dan wajib pajak sebagai fondasi utama keberlanjutan pencapaian serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa lonjakan PAD di sektor BPHTB hendaknya diiringi dengan peningkatan kinerja pada sektor-sektor penerimaan lainnya. Hal ini diperlukan untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan di Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate berharap keberhasilan ini dapat menjadi momentum untuk mempertahankan tren kepatuhan pajak masyarakat, sekaligus memacu optimalisasi seluruh komponen PAD demi kemajuan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.(Fahmi/TI)