Ternate – Sebanyak 91,3 persen nelayan skala kecil di Maluku Utara mengaku kerap mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sementara 63,7 persen terpaksa membeli BBM melalui pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional melaut dan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan nelayan.

Temuan tersebut merupakan hasil riset “Analisis Distribusi, Efektivitas Pembelian dan Produktivitas Ekonomi BBM Subsidi Nelayan Skala Kecil Maluku Utara” yang dilakukan Universitas Khairun bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) terhadap 300 nelayan. Penelitian menunjukkan kinerja tata kelola BBM bersubsidi di Maluku Utara masih berada pada kategori moderat dengan skor komposit efisiensi distribusi, efektivitas penyaluran, dan produktivitas ekonomi (E-E-P) sebesar 51,22 dari skala 100.

Riset mencatat nelayan rata-rata melaut 15 hari setiap bulan, menempuh jarak sekitar 33 mil, dan membutuhkan 111,87 liter BBM untuk setiap perjalanan. Selain kelangkaan stok, 73,3 persen nelayan kesulitan memperoleh informasi ketersediaan BBM, 61,7 persen mengalami keterlambatan pasokan, dan 55 persen menilai kuota BBM belum sesuai kebutuhan operasional.

Meningkatnya kebutuhan BBM nelayan juga dipengaruhi oleh semakin jauhnya daerah penangkapan ikan. Salah satu penyebabnya adalah menjamurnya rumpon yang belum tertata, sehingga memengaruhi akses nelayan skala kecil terhadap wilayah tangkap tuna. Karena itu, perbaikan tata kelola BBM tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola dan pengawasan rumpon.

Kedua isu ini menjadi fokus utama Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP)-Tuna Provinsi Maluku Utara Ke-XIV Tahun 2026 yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Selasa (4/8). Forum ini mempertemukan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun rencana aksi bersama.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi merupakan komponen operasional paling mendasar bagi nelayan. “Namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan, mulai dari optimalisasi kuota, sinkronisasi masa berlaku dokumen administrasi, hingga konsistensi pasokan di lembaga penyalur resmi agar nelayan kecil dapat mengaksesnya secara langsung tanpa beban biaya tambahan.”

Peserta menyusun berbagai usulan perbaikan, mulai dari penyempurnaan implementasi sistem X-Star, peningkatan kepastian pasokan BBM di SPBU dan SPBUN, transparansi kuota, hingga penguatan pengawasan dan penataan rumpon agar nelayan tidak perlu melaut lebih jauh yang berdampak pada meningkatnya konsumsi BBM.

Supriyanto Ali, nelayan tuna asal Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, mengungkapkan, “Kuota BBM bersubsidi kami berkurang pada tahun 2026. Padahal bagi nelayan tuna skala kecil, BBM sangat menentukan kelangsungan operasional.” Sementara Khairudin, nelayan tuna dari Sanana, Kepulauan Sula, berharap adanya penyederhanaan administrasi. “Saat kuota BBM tersedia, sering kali dokumen kami sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa mengakses BBM bersubsidi.”

Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, menegaskan, “MDPI selalu berpihak pada kesejahteraan nelayan skala kecil. Melalui KPBP, kami mendorong ruang dialog antara pemerintah, nelayan, dan para pemangku kepentingan. Kedua isu ini saling berkaitan karena semakin jauhnya wilayah tangkap akibat menjamurnya rumpon turut meningkatkan kebutuhan BBM nelayan.”

Pertemuan KPBP menargetkan tersusunnya rencana aksi bersama untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi serta pengendalian rumpon. Rekomendasi akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara dan instansi terkait sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan.

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) didirikan pada tahun 2013 untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan komunitas nelayan dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia. Moto: “Happy People, Many Fish”.(Fahmi/TI)