Oleh: Dr. Asrul Gailea

Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia!

Delapan puluh satu tahun sudah bangsa ini berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Setiap tahun, kita memperingati momen bersejarah ini dengan penuh syukur sekaligus refleksi kritis: sejauh mana kemerdekaan telah menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia? Tema peringatan tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan panjang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam momentum 81 tahun kemerdekaan ini, mari kita bedah secara jujur dan profesional dua indikator fundamental kesejahteraan rakyat: kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi, namun di balik angka-angka makro tersebut masih tersimpan pekerjaan rumah besar yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.

Kemiskinan: Penurunan yang Membanggakan, Kesenjangan yang Mengkhawatirkan

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 berkurang sebanyak 430.000 orang menjadi 22,93 juta orang, dengan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen dari sebelumnya 8,25 persen pada September 2025. Ini merupakan capaian yang membanggakan di tengah gejolak ekonomi global. Garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Namun, kita tidak boleh terbuai oleh angka agregat. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan—10,67 persen berbanding 6,34 persen. Lebih memprihatinkan lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru meningkat di perdesaan, yang berarti jarak pengeluaran warga miskin di desa terhadap garis kemiskinan semakin menjauh. Ini adalah alarm bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

Pengangguran: Angka Turun, Tapi Kualitas Pekerjaan Masih Jadi PR

Di sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah pengangguran hingga Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen—turun tipis 0,03 poin persen dari Februari 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang dengan 148,19 juta orang di antaranya bekerja.

Namun, penurunan ini belum sepenuhnya menggambarkan kualitas kehidupan pekerja. Masih terdapat 1,03 juta lulusan sarjana yang menganggur, menyumbang 14,31 persen dari total penganggur. Ironisnya, pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,68 persen—sebuah tamparan bagi sistem pendidikan vokasi kita.

Yang tak kalah mengkhawatirkan, pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 87,88 juta orang atau 59,30 persen dari total pekerja, sementara pekerja formal hanya 60,31 juta orang. Rata-rata upah buruh baru sekitar Rp3,29 juta per bulan—angka yang masih jauh dari kata layak di tengah tingginya biaya hidup.

Sebagai bagian besar dari warga masyarakat Indonesia mengharapkan banyak perbaikan disisi tata kelola Pemerintah dan keuangan negara. Rakyat memaknai data-data ini sebagai peta jalan. Jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,29 persen pada kuartal II-2026, maka kami yang berada di daerah harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat—bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah pusat telah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dengan memetakan 88 kabupaten/kota prioritas dan 16.550 desa/kelurahan prioritas. Seluruh pemerintahan di daerah berkomitmen menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penerima kebijakan.

Makna Kemerdekaan yang Sejati

Delapan puluh satu tahun kemerdekaan telah memberi kita banyak kemajuan. Namun kemerdekaan yang sejati adalah ketika setiap warga negadi perkotaan maupun perdesaan, lulusan SD maupun sarjan dapat menikmati kehidupan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, dan masa depan