Maluku Utara – Lembaga Pemantauan Integritas (LPI) menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi di Maluku Utara tidak boleh berhenti pada tataran prosedural. LPI mendorong Pemerintah Provinsi untuk menjadikan pencegahan sebagai “denyut nadi” utama birokrasi, mengingat celah tata kelola di daerah tersebut masih cukup lebar.Rabu (19/8/2026)

Bagi LPI, dua alat kerja KPK—MCP dan SPI—memiliki fungsi yang jauh lebih strategis dari sekadar rapor tahunan. Keduanya ibarat “stetoskop” yang mampu mendeteksi detak abnormal dalam sistem pemerintahan. Karena itu, LPI menekankan pentingnya menjadikan temuan di kedua instrumen tersebut sebagai dasar bedah kebijakan, bukan sekadar mengejar angka agar terlihat baik secara statistik.

Lebih lanjut, LPI menyoroti hadirnya tim koordinasi dan supervisi KPK sebagai “momentum emas” bagi Maluku Utara. LPI mengingatkan bahwa kedatangan tim supervisi bukanlah kunjungan seremonial, melainkan uji petik atas sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memberantas kebocoran anggaran. Sinergi ini harus dioptimalkan untuk membenahi sistem yang berpotensi rentan, bukan dijalankan dengan pola “basah-basahan” administratif.

Menariknya, LPI memberikan perhatian khusus kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos. LPI meminta agar komitmen terhadap sistem merit tidak lagi sekadar menjadi narasi puitis dalam pidato. Tolak ukur keberhasilan, menurut LPI, harus terlihat dari bagaimana mekanisme seleksi dan promosi jabatan berjalan secara terbuka, terukur, dan mengutamakan kompetensi teknis serta catatan integritas.

LPI menegaskan bahwa sistem merit adalah “pisau bedah” yang dapat membedah budaya nepotisme. Jika pengisian jabatan masih didominasi oleh pendekatan personal dan kepentingan politik, maka jargon meritokrasi akan kehilangan makna. Namun, jika Gubernur mampu menunjukkan transparansi proses dan keberpihakan pada kualitas sumber daya manusia, maka publik akan melihat itu sebagai bukti nyata bahwa Maluku Utara serius berbenah—bukan sekadar mengganti slogan.(Red)