SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menunjuk Hairil Hi Hukum sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Langkah ini dinilai penting karena BPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Melalui penunjukan tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat semakin tertib, efisien, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa penempatan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi. Ia juga menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan maupun intervensi pihak luar dalam proses penunjukan pejabat strategis.

Hairil Hi Hukum dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional di lingkungan pemerintahan. Dengan amanah barunya sebagai Plt Kepala BPBJ, Hairil diharapkan mampu mendorong pembenahan sistem pengadaan agar lebih terbuka, tertib administrasi, dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

Dalam keterangannya, Hairil menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan akan diarahkan agar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, penunjukan Plt Kepala BPBJ juga berkaitan dengan agenda efisiensi dan penataan kembali prioritas belanja daerah. Pemerintah provinsi disebut tengah berfokus menyusun program belanja yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara.

pinan baru di BPBJ, masyarakat berharap adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. Penguatan integritas birokrasi menjadi kunci agar setiap proses pengadaan dapat berjalan bersih, efisien, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.