Ternate – Sikap Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat menghadapi massa aksi Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) pada Rabu (30/9/2026) menjadi sorotan Gabungan Insan Pers (GIPERS) Maluku Utara. GIPERS menilai insiden tersebut semestinya diselesaikan melalui dialog dan klarifikasi berbasis data, bukan dengan tindakan yang memicu ketegangan.

Ketua GIPERS Maluku Utara, Iskar Mansur, mengatakan situasi memanas setelah Amin disebut bergerak mendekati dan mengejar salah seorang peserta aksi. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah anggota kepolisian terlihat berada di antara Amin dan massa untuk mencegah terjadinya benturan.

“Jangan gunakan otot menghadapi kritik. Anda itu dewan, bukan reman,” tegas Iskar, Kamis (1/10/2026), menanggapi sikap Amin Subuh.

Menurut Iskar, kritik masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Jika terdapat tudingan yang dinilai tidak benar, anggota DPRD memiliki ruang untuk memberikan bantahan melalui data, dokumen, dan penjelasan terbuka. Ia menilai pimpinan DPRD semestinya memberi contoh dalam menghadapi aspirasi warga.

GIPERS juga meminta peristiwa itu dilihat secara utuh, tidak hanya dari potongan informasi. Organisasi itu mendorong agar rekaman video, keterangan peserta aksi, saksi di lokasi, serta aparat keamanan yang bertugas diperiksa. Jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, GIPERS meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate memeriksa Amin Subuh.

“Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta keterangan dari Amin Subuh, peserta aksi, saksi, aparat keamanan, serta memeriksa rekaman video yang beredar,” ujar Iskar.

Insiden ini dilatarbelakangi polemik pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Ternate Selatan-Moti. Kritik muncul karena kegiatan reses disebut berlangsung di Kelurahan Toboko, sementara Pulau Moti merupakan salah satu wilayah dalam dapil tersebut. Amin Subuh sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa pelaksanaan reses itu merupakan upaya membohongi masyarakat.

GIPERS menilai perdebatan mengenai pelaksanaan reses seharusnya diselesaikan melalui data, dokumen, dan mekanisme kelembagaan. Sementara insiden saat demonstrasi merupakan persoalan tersendiri yang tetap perlu diklarifikasi.

Iskar menegaskan, sebagai pimpinan DPRD, Amin Subuh memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap yang mencerminkan kedudukan lembaga legislatif ketika menghadapi kritik masyarakat.

“Ketika masyarakat datang membawa kritik, yang dibutuhkan dari seorang wakil rakyat adalah kemampuan untuk menjawab kritik tersebut, bukan menunjukkan kekuatan fisik,” katanya.

Ia berharap Amin Subuh memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut. Publik juga menunggu langkah Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate terkait peristiwa yang terjadi saat aksi berlangsung.

“Kritik maupun tudingan dapat dijawab melalui data dan fakta, sedangkan dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku,” tegas Iskar.(FM/TI)