Ternate – Penanganan longsor di Kelurahan Ngade, Kota Ternate, mendapat perhatian serius dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara. Kepala BPJN, Ir. Abdul Hamid Payapo, ST., MT., turun langsung ke lokasi bersama Kepala Satker PJN Wilayah II, Anggiat Napitupulu, dan PPK 2.4, Ali Avanti, untuk melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarunit kerja sekaligus memastikan proses penanganan longsor berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan. Seluruh aspek pekerjaan, mulai dari kondisi lapangan, metode pelaksanaan, hingga progres fisik, menjadi fokus dalam peninjauan.

Kepala BPJN Provinsi Maluku Utara, Ir. Abdul Hamid Payapo, ST., MT., menegaskan bahwa koordinasi yang baik antarunit kerja menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan bencana yang berdampak pada infrastruktur jalan nasional.

“Penanganan longsor membutuhkan kolaborasi yang kuat antara BPJN, Satker, dan PPK agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Dengan turun langsung ke lapangan, kami dapat memastikan setiap pekerjaan terlaksana dengan baik sekaligus mencari solusi cepat apabila ditemukan kendala,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPJN Maluku Utara akan terus mengoptimalkan pengawasan terhadap setiap pekerjaan infrastruktur guna menjamin kualitas hasil pekerjaan serta menjaga keselamatan para pengguna jalan.

“Harapan kami, penanganan longsor di Kelurahan Ngade dapat segera diselesaikan sehingga akses transportasi masyarakat kembali normal, aman, dan nyaman. Infrastruktur jalan yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” tambah Abdul Hamid.

Melalui sinergi antara BPJN, Satker PJN Wilayah II, dan PPK 2.4, diharapkan pekerjaan penanganan longsor dapat berjalan lebih efektif, sehingga keamanan dan kelancaran akses jalan bagi masyarakat tetap terjaga.

BPJN Maluku Utara berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan nasional di wilayah Provinsi Maluku Utara. (Tim)