Maluku Utara – Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digelar di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026). Acara yang merupakan penyelenggaraan ketiga setelah Jakarta dan Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, Anggota DPR RI Verrell Bramasta, jajaran Forkopimda Maluku Utara, para Bupati/Walikota, akademisi, pimpinan perusahaan, asosiasi desa dari berbagai daerah di Indonesia, pendamping desa, serta para kepala desa dan mantan kepala desa se-Maluku Utara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengembangkan potensi unggulan lokal. Ia secara khusus meminta KDKMP di Maluku Utara difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan.

“Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan dan perkebunan. Jangan hanya menjual bahan mentah,” tegas Zulkifli. Menurutnya, komoditas seperti tuna, cakalang, kelapa, pala, dan cengkeh dapat menjadi basis pengembangan usaha koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Zulkifli juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai infrastruktur resmi pemerintah yang akan menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta menyerap hasil pertanian dan perikanan masyarakat.

Menteri Desa Yandri Susanto menjelaskan bahwa Seminar Nasional KDKMP menjadi forum dua arah untuk mensosialisasikan pembentukan Kopdes sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara bersama-sama menyukseskan program KDKMP yang hadir sebagai wujud nyata pelaksanaan misi Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.

“Kopdes dibentuk untuk membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Yandri.

Yandri juga menegaskan bahwa isu larangan warung di dekat Kopdes adalah hoaks, seraya mengingatkan peserta untuk tidak salah paham terhadap program ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah membangun ekosistem KDKMP secara kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes inisiasinya luar biasa bersama asosiasi, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama,” kata Bima.

Ia juga meluruskan persepsi bahwa KDKMP bukanlah minimarket atau toko ritel yang akan menggantikan usaha masyarakat, melainkan pusat pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan yang menyediakan berbagai layanan.

Pemerintah menargetkan 35 ribu KDKMP mulai beroperasi pada September 2026. Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 35.857 titik telah memiliki lahan siap dibangun, dengan 15.910 titik masih dalam proses pembangunan dan 19.491 titik lainnya telah selesai 100 persen.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Provinsi Maluku Utara, Dr. Asrul Gailea, yang turut hadir dalam seminar tersebut, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena menghadirkan langsung dua menteri dan wakil menteri serta DPR RI. Menurutnya, para peserta seminar dapat bertanya langsung kepada para pejabat tersebut, dan pembahasan yang dilakukan diharapkan dapat dibawa ke Jakarta untuk kemajuan Maluku Utara ke depannya.

Dr. Asrul Gailea sendiri saat ini menjabat sebagai Karo Kesra Provinsi Maluku Utara.(Fahmi/TI)