Maluku Utara – Pernyataan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Maluku Utara bukan sekadar pesan konsolidasi internal. Di balik forum tersebut, terselip sinyal politik kuat yang mengarah pada satu nama, Sherly Tjoanda Laos.

Dalam agenda Musda VI Golkar Maluku Utara yang berlangsung di Hotel Bela, Sabtu (12/4/2026), Sherly tampil dengan gagasan yang berbeda. Ia secara tegas mendorong agar Maluku Utara tidak lagi ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah dalam industri nasional, melainkan menjadi bagian utama dalam rantai hilirisasi.

“Maluku Utara harus ikut dalam rantai downstreaming, tidak hanya menyuplai bahan mentah, tetapi juga menjadi daerah yang memproduksi,” tegasnya.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di hadapan kader Golkar, Bahlil Lahadalia langsung merespons dengan pengakuan yang jarang diberikan kepada kepala daerah. Ia menilai pola pikir Sherly identik dengan pendekatan kebijakan investasi nasional, bahkan menyebutnya sebagai cara berpikir yang ia gunakan saat masih menjabat Menteri Investasi.

Di titik ini, pesan politik menjadi terang, Sherly tidak lagi sekadar gubernur, tetapi telah berada dalam orbit kebijakan nasional.

Bahlil sendiri dikenal sebagai arsitek hilirisasi investasi Indonesia di era Joko Widodo. Ketika ia mengakui kesamaan pendekatan dengan seorang kepala daerah, maka itu bukan pujian biasa, melainkan validasi atas kapasitas strategis.

Sherly dinilai memiliki paket lengkap yang dibutuhkan untuk posisi Menteri Investasi. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang memahami langsung dinamika dunia usaha. Dari hulu hingga hilir, dari perizinan hingga eksekusi, ia berada dalam jalur yang sama dengan kebutuhan investor.

Di level daerah, kebijakan yang ia dorong menunjukkan arah yang konsisten, mempercepat investasi, memperkuat sektor riil, serta memastikan daerah memperoleh nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki. Bahkan, dorongannya terhadap hilirisasi juga sejalan dengan penguatan standar industri nasional melalui Badan Standardisasi Nasional dan penerapan SNI, sebagai syarat utama daya saing global.

Lebih dari itu, Sherly memahami satu hal yang kerap luput dalam kebijakan pusat, daerah tidak hanya butuh investasi, tetapi juga posisi tawar dalam rantai industri. Perspektif inilah yang menjadikannya berbeda.

Selain banyak daerah masih berbicara soal bagi hasil, Sherly sudah melangkah lebih jauh, berbicara tentang penguasaan industri.

Dengan kekuatan sumber daya nikel yang dimiliki Maluku Utara, serta posisinya dalam rantai industri baterai dunia, kepemimpinan seperti ini menjadi krusial. Pemerintah pusat membutuhkan figur yang tidak hanya mampu menarik investasi, tetapi juga memastikan investasi tersebut berakar dan memberi dampak nyata.

Sinyal dari Bahlil pun mempertegas arah tersebut. Ini bukan sekadar apresiasi, melainkan “kode keras” bahwa standar Menteri Investasi hari ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga visi dan keberanian mendorong hilirisasi.

Dan dalam konteks itu, satu nama mulai menonjol: Sherly Tjoanda Laos.

Jika pemerintah serius ingin mempercepat hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri global, maka figur seperti Sherly bukan lagi sekadar alternatif, melainkan kebutuhan.